Demokrasi Terpimpin – ialah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pedoman berpusat pada pemimpin negara, Berikut ini ialah bahan lengkap mengenai demokrasi terpimpin yang mencakup pengertian, latar belakang, ciri-ciri dan pelaksanaan demokrasi terpimpin, Untuk lebih jelasnya sima pembahasan dibawah ini.
Pengertian Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin – yaitu sebuah sistem demokrasi yang di mana seluruh keputusan dan pedoman berpusat pada satu pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan Presiden Soekarno di dalam pembukaan sidang konstituante pada 10 November 1956.
Latar belakang Demokrasi Terpimpin
Berikut ialah latar belakang dicetuskannya sebuah sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno :
- Segi keamanan nasional: Terdapat banyaknya gerakan separatis terjadi pada masa demokrasi liberal, mengakibatkan ketidakstabilan negara.
- Segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet masa demokrasi liberal yang mengakibatkan jadwal yang dirancang oleh kabinet tidak bsa dijalankan secara utuh, sampai pembangunan ekonomi menjadi tersendat.
- Segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun Undang Undang Dasar gres untuk menggantikan UUDS 1950.
Masa Demokrasi Terpimpin pertama kali dicetuskan Presiden Soekarno yang diawali oleh tawaran Soekarno semoga Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 ialah Undang-Undang Dasar 1945. Namun usulan itu mengakibatkan sejumlah pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut, diadakan pemungutan bunyi yang diikuti seluruh anggota konstituante . Pemungutan bunyi dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul akhir dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.
Hasil dari pemungutan bunyi membuktikan bahwa :
- 269 orang oke kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945
- 119 orang tidak oke kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945
Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa direalisasikan. Hal ini disebabkan karna jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan itu tidak mencapai 2/3 bagian, ibarat yang sudah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.
Bertolak dari hal itu, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 :
- Tidak berlaku kembali UUDS 1950
- Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945
- Dibubarkannya konstituante
- Pembentukan MPRS dan DPAS
Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin
Berikut ini ialah ciri-ciri dari demokrasi terpimpin
1. Kekuasaan Presiden Mendominasi
Salah satu akar seba adanya bermacam-macam penyimpangan demokrasi terpimpin yaitu lantaran asas presidensil yang dianut pada sistem demokrasi ini, dimana asas ini menempatkan kekuasaan presiden diatas kekuasaan segalanya di Pemerintahan Indonesia. Dengan berlakukan sistem demokrasi terpimpin maka akan secara otomatis presiden kala itu yaitu Ir. Soekarno sudah menjadi orang yang memiliki kekuasaan tertinggi.
Inilah mengapa menjadi terpicunya sebuah problem kesenjangan yang kian merajalela dimana mana. Bahkan kesenjangan ini bisa mensugesti bermacam-macam kinerja dari pemerintahan dan sistem kerja dari kabinet RI waktu itu. Presiden yang kala itu sudah dinyatakan sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan tertinggi dengan gampang menyingkirkan segala imbas atau dampak yang dia anggap tidak sejalan serta bertentangan dalam bidang pemerintahan / politik.
2. Partai Politik Pergerakannya Dibatasi
Masa demokrasi terpimpin di sahkan yaitu masa dimana partai politik tidak lagi memiliki kebebasan dan bahkan dibatasi pergerakannya. Bahkan sampai pengambilan jabatan dalam pemerintahan kala itu tak lagi diambil dari anggota partai politik. Bahkan partai politik kala itu hanya mengemban kiprah dalam mendukung presiden serta kebijakannya.
3. Menguatkan Peran Militer
Benteng pertahanan kala itu memang di optimalkan, dimana peranan militer begitu sangat diandalklan. Dimana para militer itu dibekali kekuatan senjata dan sebagai tembok pelindung. Bahkan kemiliteran bisa menguasai komando dari forum pemerintahan.
4, Paham Komunis Yang Kian Berkembang
Karena terdapat beberapa dasar dari perkembangan landasan demokrasi terpimpin, menawarkan dampak perkembangan dari partai komunis yang sangat gencar dan cepat. Ini dinyatakan dan di buktikan dari hubungan timbal balik yang berkesinambungan antara PKI dan Presiden soekarno. Namun PKI juga memiliki jasa dimana soekarno kala itu dinobatkan sebagai presiden seumur hidup.
5. Keberadaan Pers Terkekang
Penyaluran dari aspirasi yaitu sebuah kiprah utama dari adanya bermacam-macam pers yang berkembang sampai dikala ini. Dimana aspirasi politik dan masyarakat disalurkan dari pers. namun beberapa oknum sudah menyegel dan membatasi kebebasan dari pers untuk menyalurkan hal itu pada masa nya, Hingga bangsa Indonesia populer dengan menutup diri dikala itu.
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Pada demorkasi terpimpin ini terdapat beberapa bencana penting di dalamnya yang terkandung pada proses pelaksanaan demokrasi terpimpin ini. Informasi selengkapnya ada di bawah ini :
1. Dibentuknya MPRS (sekarang menjadi MPR)
Peristiwa pertama yang terjadi pada pelaksanaan demorasi terpimpin ialah dibentuknya MPRS. Ini juga meru pakan salah satu ciri-ciri dari negara demokrasi dan juga faktor yang mendukung adanya perkembangan politik masa Demokrasi Liberal di masa lalu
2. Dibentuknya DPAS (sekarang menjadi DPR)
Untuk lebih mendukung demokrasi rakyat, dibuat lah forum negara yang baru, yaitu DPAS. Lembaga ini juga di bentuk menurut PERpres yang ada, yaitu No.3 Tahun 1959, yang diketuai oleh Presiden dan diwakili oleh Insinyur Djuanda.
3. Dibentuknya Kabinet Kerja
Karena pada demokrasi sebelumnya ada pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal, maka dengan itu Presiden membentuk kembali suatu kabinet kerja yang diketaui oleh beliau. Namun sempat terdapat kebingungan lantaran tidak adanya wakil. Pada Kaibnet Kerja ini ada suatu jadwal kerja yang dinamakan Tri Program.
4. Front Nasional Dibentuk
Untuk mencegah adanya konflik-konflik sesama bangsa Indonesia yang ada pada dampak negatif konflik dan ditemukan di kurun kini ini ibarat pada penyebab perang Aceh dan penyebab konflik Ambon, diharapkan gerakan untuk menyatukan semuanya, yaitu Front Nasional. Tujuan dari Front Nasional ialah untuk menyatukan kekuatan Indonesia
5. Dewan Perancang Nasional atau Depernas
Salah satu wujud dari pengendalian konflik sosial yaitu dengan menyiapkan pembangunan Nasional yang dimulai dengan membentuk sebuah Undang-Undang dan mengawasi pelaksanaannya. Pada tahun 1963, Depernah ini berganti nama menjadi Beppenas yaitu Badan Perancang Pembangunan Nasional.
6. Dibentuknya DPR-GR
Pada tahun 1955, dewan perwakilan rakyat sempat memberontak kepada Presiden dengan bentuk penolakan RAPBN 1960 yang mana diajukan oleh Pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Presiden menetapkan untuk membubarkan dewan perwakilan rakyat dan menggantinya dengan DPR, forum sama dengan imbuhan Gotong Royong dibelakangnya.
7. Masyumi dan PSI Dibubarkan
Merupakan kelemahan Sistem Parlementer yaitu gampang terpangaruh dan mensugesti organisasi lainnya. Itulah mungkin lantaran dibubarkannya kedua partai politik ini
8. Dibebaskannya Irian Barat
Meskipun ada dampak positif dan negatif , tentunya yang paling kita nikmati ialah dampak positifnya. Pada kurun demokrasi terpimpin ini, terdapat salah satu bencana penting yaitu dibebaskannya Irian Barat.
Demikianlah penjelasa wacana demokrasi terpimpin, Semoga bermanfaat
Artikel Lainya :
- Perjanjian Linggarjati : Isi Perjanjian Linggarjati, Tokoh, dan Latar Belakang
- Isi Dwikora Beserta Pengertian, Kronologi dan Latar Belakang Peristiwa