Berikut ini yaitu berkas PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Download file format PDF.
 |
| PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah |
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perihal Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 menyatakan bahwa untuk mendorong tugas serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemda sanggup menawarkan insentif dan/ atau kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemda perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan menawarkan insentif dan/ atau kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.
Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta berbagi perjuangan mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diperlukan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemda kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan kemudahan nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah.
Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan, penilaian dan pelaporan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah:
Menimbang:
bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong tugas serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/ atau kemudahan investasi oleh Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah, perlu memutuskan Peraturan Pemerintah perihal Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
Mengingat:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.
a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong tugas serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/ atau kemudahan investasi oleh Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah, perlu memutuskan Peraturan Pemerintah perihal Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
Mengingat:
- Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perihal Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:- Masyarakat yaitu orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang memiliki dan/ atau melaksanakan kegiatan perjuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Investor yaitu penanam modal perseorangan atau tubuh perjuangan yang melaksanakan penanaman modal yang sanggup berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- Modal yaitu aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang memiliki nilai ekonomis.
- Pemberian Insentif yaitu dukungan kebijakan fiskal dari Pemda kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
- Pemberian Kemudahan yaitu penyediaan kemudahan nonfiskal dari Pemda kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
- Menteri yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
Pasal 2
Pemda sanggup menawarkan insentif dan/ atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor sesuai kewenangannya. Pasal 3
Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan dilakukan menurut prinsip:a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.
a. menawarkan donasi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. memakai sebagian besar sumber daya lokal;
d. menawarkan donasi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. menawarkan donasi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melaksanakan alih teknologi;
i. melaksanakan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan perjuangan mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang memakai barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melaksanakan kegiatan perjuangan sesuai dengan kegiatan prioritas nasional dan/ atau daerah; dan/ atau
n. berorientasi ekspor.
(2) Jenis perjuangan tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perjuangan mikro, kecil, dan/ atau koperasi;
b. perjuangan yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. perjuangan yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. perjuangan yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e. perjuangan yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f. perjuangan yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
g. perjuangan yang telah mendapat kemudahan penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
h. perjuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian derma Modal kepada perjuangan mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah;
d. derma untuk riset dan pengembangan untuk perjuangan mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah;
e. derma kemudahan training vokasi perjuangan mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah; dan/ atau
f. bunga pinjaman rendah.
(2) Pemberian Kemudahan sanggup berbentuk:
a. penyediaan data dan gosip peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian derma teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan susukan pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi pribadi konstruksi;
h. kemudahan investasi di tempat strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan susukan tenaga kerja siap pakai dan terampil;
1. kemudahan susukan pasokan materi baku; dan/ atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
b. bentuk insentif dan/ atau kemudahan yang diberikan;
c. jenis perjuangan atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan;
d. tata cara Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan;
e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan dalam melaksanakan investasi; dan
f. penilaian dan pelaporan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan.
(2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor, kepala daerah melaksanakan verifikasi.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
(2) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang perjuangan atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban akseptor insentif dan/ atau kemudahan investasi.
(2) Evaluasi sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2) Gubernur memberikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan di wilayahnya kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.
(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang dilakukan oleh gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang diberikan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku hingga dengan jangka waktu tersebut berakhir.
2. Pemberian lnsentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang sedang diproses, diselesaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 perihal Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
BAB II
KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 4
Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang memenuhi kriteria:Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 4
a. menawarkan donasi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. memakai sebagian besar sumber daya lokal;
d. menawarkan donasi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. menawarkan donasi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melaksanakan alih teknologi;
i. melaksanakan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan perjuangan mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang memakai barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melaksanakan kegiatan perjuangan sesuai dengan kegiatan prioritas nasional dan/ atau daerah; dan/ atau
n. berorientasi ekspor.
Pasal 5
(1) Pemda sanggup memprioritaskan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan untuk jenis perjuangan tertentu atau kegiatan tertentu.(2) Jenis perjuangan tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perjuangan mikro, kecil, dan/ atau koperasi;
b. perjuangan yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. perjuangan yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. perjuangan yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e. perjuangan yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f. perjuangan yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
g. perjuangan yang telah mendapat kemudahan penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
h. perjuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Bentuk Insentif dan Kemudahan
Pasal 6
(1) Pemberian Insentif sanggup berbentuk:a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian derma Modal kepada perjuangan mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah;
d. derma untuk riset dan pengembangan untuk perjuangan mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah;
e. derma kemudahan training vokasi perjuangan mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah; dan/ atau
f. bunga pinjaman rendah.
(2) Pemberian Kemudahan sanggup berbentuk:
a. penyediaan data dan gosip peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian derma teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan susukan pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi pribadi konstruksi;
h. kemudahan investasi di tempat strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan susukan tenaga kerja siap pakai dan terampil;
1. kemudahan susukan pasokan materi baku; dan/ atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
Pasal 7
(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor diatur dengan peraturan daerah.(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
b. bentuk insentif dan/ atau kemudahan yang diberikan;
c. jenis perjuangan atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan;
d. tata cara Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan;
e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan dalam melaksanakan investasi; dan
f. penilaian dan pelaporan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan.
Pasal 8
Pemda menawarkan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah. Pasal 9
(1) Kepala daerah memutuskan standar operasional mekanisme pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.(2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor, kepala daerah melaksanakan verifikasi.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
Pasal 10
(1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.(2) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang perjuangan atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban akseptor insentif dan/ atau kemudahan investasi.
BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11
(1) Kepala daerah rnelakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan Pernberian Insentif dan/ atau Pernberian Kernudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.(2) Evaluasi sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
Pasal 12
Pernberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan sanggup ditinjau kembali apabila menurut penilaian tidak lagi rnemenuhi kriteria sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13
(1) Bupati/wali kota rnenyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan di wilayahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.(2) Gubernur memberikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan di wilayahnya kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.
Pasal 14
Pemerintah Pusat menawarkan penghargaan investasi kepada Pemda yang dinilai berprestasi dalam Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15
(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang dilakukan oleh gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pada ketika Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:1. Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang diberikan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku hingga dengan jangka waktu tersebut berakhir.
2. Pemberian lnsentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang sedang diproses, diselesaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 perihal Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada ketika Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 perihal Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 18
Pada ketika Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 perihal Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19
Peraturan daerah yang mengatur Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan investasi di daerah wajib menyesuaikan paling usang 1 (satu) tahun terhitung semenjak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pasal 20
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Download PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.pdf
Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Semoga bisa bermanfaat.
Advertisement